BELUM lagi berjalan, program makan siang gratis Prabowo Subianto sudah menjadi pintu bagi sejumlah anggota kabinet Presiden Joko Widodo untuk berburu jabatan di masa pemerintahan berikutnya. Mereka mengabaikan risiko besar program ambisius tersebut demi mendapatkan posisi sebagai pembantu Prabowo, yang akan dilantik menjadi presiden pada Oktober mendatang.
Makan siang gratis merupakan program unggulan Prabowo Subianto dalam kampanye pemilihan presiden 2024. Namun program itu justru seperti menjadi agenda kerja baru Jokowi dan sejumlah menterinya. Mereka sibuk menyiapkan program tersebut dengan mengabaikan penyelesaian sejumlah masalah aktual, seperti tingginya harga pangan dan seretnya pemasokan sejumlah komoditas pokok.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tengok saja bagaimana Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang kasak-kusuk mencari pasokan sapi potong dan sapi perah demi memenuhi kebutuhan program makan siang gratis. Sewaktu berkampanye, Prabowo memang sesumbar hendak mendatangkan 1,5 juta sapi untuk program tersebut.
Aksi serupa dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Akhir April 2024, melalui Direktorat Jenderal Peternakan, ia mengundang ratusan pengusaha makanan, peternak, dan importir, meminta mereka mendukung program makan siang gratis dengan ikut mengimpor sapi perah. Padahal para pengusaha itu tak punya kemampuan mendatangkan ataupun merawat sapi perah.
Berbagai rencana itu akan menjadi sumber malapetaka di kemudian hari. Kedatangan jutaan sapi impor bisa menimbulkan masalah lingkungan. Belum lagi kalau sapi-sapi itu diimpor dari negara yang belum bebas penyakit hewan ternak. Kita harus bersiap menyaksikan wabah penyakit ternak kembali meluas di Tanah Air.
Dengan kebutuhan anggaran jumbo, program makan siang gratis pun berisiko mengancam stabilitas anggaran negara dan hanya akan menjadi ajang bancakan. Tanpa tata kelola baik dan transparan, program ini akan membuka lebar peluang korupsi dan terjadinya moral hazard. Apalagi jika niat para pejabat membahas program ini bukanlah demi kepentingan rakyat, melainkan untuk mengamankan posisi mereka kelak.
Memaksa pengusaha berkontribusi dalam rencana tersebut juga bakal merusak iklim bisnis. Kelakuan serampangan para pejabat pemerintahan bisa membuat investor takut berbisnis di Indonesia. Bagaimana tidak, tanpa tedeng aling-aling, pelaku usaha diseret masuk ke bisnis sapi perah yang belum tentu mereka kuasai.
Polah cari muka ala para menteri itu menjadi ironi karena dilakukan ketika rakyat masih tercekik mahalnya berbagai komoditas pangan. Harga sejumlah bahan pangan utama, seperti beras, bawang merah, daging, dan telur ayam, juga daging sapi, masih merambat naik dan bertahan di level tinggi sejak Lebaran lalu.
Di sektor peternakan, wabah penyakit mulut dan kuku pun belum tertangani sepenuhnya. Dalam sebulan terakhir, penularan penyakit tersebut masih terjadi di beberapa daerah. Penyelesaian aneka persoalan inilah yang sepantasnya menjadi pekerjaan prioritas Airlangga, Amran, dan para menteri lain di akhir masa jabatan mereka.
Ada momen menarik saat Presiden Jokowi berkunjung ke Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jateng. Berbeda dari biasanya, Jokowi tampak mengajak beberapa warga yang berkumpul di depan rumah makan untuk ikut santap siang bersamanya.
Jokowi datang sekitar pukul 13.10 WIB dengan kemeja putih dan celana hitam.
Presiden Jokowi mengundang 103 pedagang di Jakarta untuk makan siang bersama di Istana.
Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan sejumlah arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) seputar pelaksanaan program makan bergizi gratis atau makan siang gratis.
Dadan menjelaskan bahwa Presiden Jokowi meminta agar program itu dapat terlaksana segera. Khususnya, setelah lembaganya memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Desember 2024.
"Targetnya kalau semua lancar, maka kami ingin agar Desember kami terima DIPA dan 2 Januari program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Jokowi juga menitipkan agar skema pelaksanaan program makan bergizi gratis tidak hanya terbatas pada anak sekolah, tetapi juga mencakup budaya hidup sehat secara lebih luas.
Misalnya, kata Dadan, agar masyarakat lebih mengenali berbagai bahan makanan organik seperti daun kelor agar dikenalkan kepada anak-anak sebagai bagian dari upaya peningkatan pengetahuan gizi.
Selanjutnya, dia mengatakan bahwa program makan bergizi gratis bakal terlaksana melalui unit pelayanan di tiap daerah sehingga rincian anggaran akan disampaikan lebih lanjut oleh Presiden.
Apalagi, kata Dadan, program dari presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto itu akan menyasar 82,9 juta penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari PAUD hingga SMA, serta sekolah-sekolah keagamaan.
“[Agar program berjalan baik] kami juga harus koordinasi ke Menpan RB, setneg, kemenkeu, bapenas, semua harus bersinergi agar semua lancar,” pungkas Dadan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Isu makan bergizi gratis atau makan siang gratis presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran yang dipangkas terus mendapat sorotan publik.
Anggaran makan siang tersebut yang dari semula Rp15.000 per anak kabarnya kembali dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Sejumlah 'pembantu' Presiden Joko Widodo pun buka suara mengenai ramainya isu tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasalnya angka Rp7.500 ini terlalu kecil. Banyak yang takut makanan yang diberikan justru tidak memenuhi standar gizi untuk anak-anak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan angka Rp7.500 untuk makan siang gratis sudah sangat cukup. Bahkan menurutnya, angka tersebut termasuk besar di beberapa wilayah Indonesia.
"Saya kira untuk daerah tertentu Rp7500 sudah sangat besar," kata Muhadjir.
Hal ini juga diamini oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Hingga saat ini sebenarnya teknis soal makan siang gratis masih dibahas. Termasuk soal angka Rp7.500 itu pun belum final.
Lagi pula menurut dia, angka tersebut sebenarnya cukup besar jika ditelusuri di berbagai daerah.
"Tentu setiap daerah akan berbeda, tapi teknis akan dibahas ke depan," kata dia.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman juga angkat suara terkait hal ini. Program makanan siang gratis menurutnya bisa dipenuhi dengan pangan dalam negeri.
"Program bergizi itu komponennya sayur, kita tidak impor. Telur, kita swasembada, daging ayam kita swasembada, ikan kita melimpah," kata dia.
Menurutnya, semua juga sudah dipersiapkan. Bahkan Kementerian yang dia pimpin pun telah menyiapkan dan akan melakukan pengawasan terkait program tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah adanya pembahasan program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran saat sidang kabinet kemarin. Jokowi mengatakan yang menjadi instruksinya adalah program-program presiden terpilih harus masuk dalam anggaran 2025.
"Nggak ada. Hanya dalam sidang kabinet saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2028).
Jokowo mengatakan hal itu diperlukan agar ada percepatan anggaran saat mengajukan ke DPR. Dia mengatakan hal itulah yang disampaikan dalam sidang kabinet kemarin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Supaya presiden terpilih jadi lebih cepat dan lebih mudah dan nanti penganggaran tidak kembali mengajukan anggaran kepada DOR. Inilah yang disampaikan di rapat paripurna," ujarnya.
Jokowi menegaskan tidak ada pembicaraan spesifik terkait program-program presiden selanjutnya. "Tidak ada pembicaraan spesifik mengenai tadi yang disampaikan," ujarnya.
Sebelumnya, pada Senin (26/2/2024), Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Sejumlah menteri dan kepala lembaga hadir dalam rapat tersebut.
Seusai sidang kabinet, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pernyataan bahwa program makan siang gratis turut dibahas dalam rapat tersebut. Namun program itu tak dibahas secara detail.
"Ada (dibahas), saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024). AHY menjawab pertanyaan wartawan apakah program makan siang gratis turut dibahas atau tidak.
AHY mengatakan program makan siang gratis harus dihitung betul-betul. Hal itu dikarenakan program tersebut membutuhkan dana yang besar.
"Itu tentu harus dihitung secara saksama sehingga bisa di-deliver dengan baik karena, sekali lagi, kalau tidak salah, 83 juta (orang) yang akan diberi makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar, besar," sambungnya.
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memiliki data penerima program makan siang gratis yang dicanangkan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto data itu diambil dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan.
"Jumlah penerima sudah ada, kita punya angka sebetulnya," kata Airlangga, usai Rapat Terbatas di Istana Negara terkait pangan, Senin (26/7/2024).
Namun detail penerima masih dikaji lebih lanjut, begitu juga dengan anggaran yang dibutuhkan. Tapi menurutnya pemerintah saat ini sudah memiliki data ibu hamil hingga balita dari program Kementerian Kesehatan sebelumnya.
"Tapi kita kan sudah tahu bahwa misalnya ada ibu hamil itu sudah ada programnya sekarang di Kementerian Kesehatan dan Juga balita adalah 22,3 juta," kata Airlangga.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga sudah memiliki data anak SD yang bisa diberikan bantuan 7,7 juta dari program sebelumnya. Begitu juga anak madrasah hingga SMA yang mencapai 12,5 juta.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan nantinya program itu dijalankan dengan beberapa tahap. Termasuk ada program prioritas seperti tahap pertama yang akan diberikan kepada balita dan ibu hamil untuk wilayah tertentu.
Kemudian tahap berikutnya akan diperluas hingga siswa - siswi SMP, hingga daerah yang masih memiliki angka stunting yang tinggi.
Selain itu Airlangga juga memastikan pelaksanaan program ini bisa dilakukan pada tahun 2025 mendatang.
"Sesudah ini bisa dilaksanakan tahun depan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan," katanya.
Adapun Ketua Umum Partai Golkar ini juga menjelaskan alasan pemerintahan Joko Widodo memasukan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 mendatang. Menurutnya hal itu supaya program bisa dilakukan dengan lancar pada tahun 2025 mendatang.
"Kita kan minta arahan pak Presiden Joko Widodo bahwa pemerintahan itu berlanjut, ada keberlanjutan. Oleh karena itu, program yang memerlukan anggaran itu dipersiapkan di inmark di RAPBN 2025. Karena nanti pelaksanaan RAPBN adalah pemerintah mendatang supaya bisa berjalan lancar," jelasnya.
Saksikan video di bawah ini:
